Ratusan warga masyarakat Routa yang tergabung dalam konsorsium masyarakat pribumi Routa Konawe mepokoaso Dukung investasi PT SCM, DPRD dan Pemda Beri dukungan

aspirasirakyatsultra.com | Konawe – Di tengah memanasnya polemik investasi pertambangan di Kecamatan Routa, Kabupaten Konawe, ratusan warga yang mengatasnamakan masyarakat pribumi lingkar tambang justru tampil dengan sikap berbeda.

Mereka menggelar aksi unjuk rasa damai di Kantor DPRD Konawe dan Kantor Bupati Konawe, pada Selasa (7/4/2026) kemarin, untuk menyuarakan dukungan penuh terhadap keberadaan PT Sulawesi Cahaya Mineral (SCM).

Aksi ini menjadi penyeimbang atas narasi penolakan yang sebelumnya mencuat, khususnya terkait tuntutan pembangunan pabrik smelter berbasis RKEF.

Massa yang tergabung dalam Konsorsium Masyarakat Pribumi Routa Konawe Mepokoaso (KMPRKM) menegaskan bahwa mereka adalah representasi masyarakat lokal yang selama ini hidup berdampingan dengan aktivitas pertambangan.

Koordinator aksi, Randi Liambo, secara tegas membantah klaim kelompok yang menamakan diri “Save Routa” sebagai representasi masyarakat setempat.

“Kami masyarakat asli Routa yang merasakan langsung dampak investasi ini. Infrastruktur berkembang, bantuan usaha ada, pendidikan juga meningkat. Jadi, kami tegaskan, mereka bukan bagian dari kami,” ujarnya lantang.

Menurutnya, kehadiran investasi telah membawa perubahan signifikan, mulai dari pembangunan jalan, fasilitas umum, hingga program pengembangan sumber daya manusia.

Ia juga mengingatkan bahwa polemik yang terus digulirkan berpotensi memicu konflik horizontal di tengah masyarakat.

“Kami tidak ingin Routa jadi daerah konflik. Kami ingin investasi sehat terus berjalan demi masa depan anak cucu kami,” tambahnya.

Isu pembangunan smelter juga menjadi sorotan dalam aksi tersebut. Massa menilai tuntutan tersebut kerap dijadikan dalih untuk kepentingan tertentu, bahkan dikaitkan dengan persoalan pembebasan lahan yang dinilai tidak relevan.

Di sisi lain, dukungan terhadap investasi juga datang dari Himpunan Aktivis Muda Konawe (HAM).

Melalui jenderal lapangannya, Agus Salim Misman, HAM menegaskan bahwa investasi memberikan dampak nyata, tidak hanya bagi Routa tetapi juga bagi seluruh Kabupaten Konawe melalui dana bagi hasil (DBH).

“Kami mendesak pemerintah dan DPRD untuk bersikap tegas terhadap pihak-pihak yang berpotensi memprovokasi masyarakat dan mengganggu iklim investasi,” tegasnya.

Menanggapi aksi tersebut, Wakil Bupati Konawe, H. Syamsul Ibrahim, menegaskan bahwa kehadiran investasi telah membawa kemajuan signifikan bagi Routa.

Ia mencontohkan akses jalan yang kini telah tembus hingga Desa Parudongka, serta berbagai program seperti pengaspalan jalan dan beasiswa bagi masyarakat.

“Kalau peluang emas ini kita sia-siakan, sama saja kita membuang masa depan. Investasi ini membuka jalan kesejahteraan masyarakat,” ungkapnya.

Namun demikian, ia menegaskan bahwa pembangunan smelter harus tetap mengacu pada regulasi pemerintah pusat, termasuk kebijakan moratorium pembangunan smelter.

“Kalau dipaksakan, itu melanggar aturan dan berpotensi berurusan dengan hukum. Kita harus patuh pada regulasi nasional,” tegasnya.

Wabup juga mengimbau seluruh masyarakat untuk menjaga situasi tetap kondusif dan tidak terprovokasi oleh isu-isu yang berpotensi memecah belah.

Disamping itu, Ketua DPRD Konawe, I Made Asmaya, yang turun langsung menemui massa, memberikan apresiasi atas aksi damai yang berlangsung tertib.

“Karena disampaikan dengan cara baik, kami bisa berpikir jernih untuk mencari solusi terbaik,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa DPRD mendukung penuh investasi PT SCM, terlebih karena dukungan tersebut datang langsung dari masyarakat.

“Kami ini ada karena masyarakat. Kalau masyarakat mendukung, maka kami akan kawal sampai tuntas,” tegasnya.

Made Asmaya juga memastikan pihaknya akan turun langsung ke Kecamatan Routa untuk melihat kondisi riil di lapangan, sekaligus memastikan investasi berjalan sesuai harapan masyarakat.

Dalam aksi tersebut, KMPRKM menyerahkan lima poin tuntutan kepada pemerintah daerah dan DPRD, di antaranya:

1. Mendukung penuh investasi PT SCM sebagai motor kemajuan Konawe.

2. Mendesak kejelasan sikap pemerintah terkait pembangunan smelter sesuai regulasi.

3. Meminta klarifikasi dari pemerintah dan instansi terkait atas polemik yang berkembang.

4. Mendorong transparansi atas surat resmi DPD RI terkait isu Routa.

5. Menantang pihak penolak investasi untuk menyampaikan aspirasi langsung ke pemerintah pusat, bukan memicu konflik di daerah.

Aksi ini menegaskan satu hal penting: di tengah tarik-menarik kepentingan, sebagian besar masyarakat lokal justru menginginkan stabilitas dan keberlanjutan investasi sebagai jalan menuju kesejahteraan.

Dengan dukungan terbuka dari masyarakat, DPRD, dan pemerintah daerah, masa depan investasi di Routa kini berada di persimpangan antara kepentingan regulasi, stabilitas sosial, dan harapan akan kemajuan ekonomi.(**)