Mahasiswa Desak Kejagung RI Panggil dan Periksa Kadis PUPR A.A. serta Kadis Kominfo N.A. Kolaka Timur
- account_circle Suhardin
- calendar_month Kamis, 18 Sep 2025
- visibility 278
- comment 0 komentar
- print Cetak
aspirasirakyatsultra.com | Jakarta, 18 September 2025 – Jaringan Aktivis Mahasiswa Hukum Sultra-Jakarta menggelar aksi demonstrasi jilid I di depan Kejaksaan Agung RI. Aksi ini menyoroti dugaan keterlibatan Kepala Dinas PUPR Kolaka Timur inisial A.A. dalam kasus korupsi pembangunan RSUD Koltim senilai Rp126,3 miliar yang bersumber dari dana DAK.
Sebagaimana diketahui, Muhammad Rahim selaku Ketua Jaringan Aktivis Mahasiswa Hukum Sultra-Jakarta menegaskan bahwa Bupati Kolaka Timur telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK melalui operasi tangkap tangan (OTT) bersama beberapa pejabat lainnya. Namun, hingga kini Kejagung maupun KPK belum mendalami keterlibatan Kadis PUPR A.A., padahal proyek pembangunan RSUD jelas merupakan bagian dari tupoksi PUPR.
“Kami menduga kuat Kadis PUPR Koltim inisial A.A. turut terlibat dalam skandal mega korupsi ini. Lebih ironis lagi, di tengah kondisi Koltim yang tengah bergejolak, baru-baru ini beredar video Kadis PUPR A.A. tengah asyik berkaraoke bersama seorang perempuan yang diduga merupakan LC. Ini mencederai rasa keadilan masyarakat,” tegas Rahim.
Selain itu, massa aksi juga mendesak agar Kadis Kominfo Koltim inisial N.A. segera dipanggil dan diperiksa. Ia diduga menerima fee dari proyek RSUD, serta terlibat dalam dugaan korupsi pengadaan website dan penyalahgunaan anggaran sebesar Rp1,7 miliar untuk belanja media di Dinas Kominfo Koltim.
“Kolaka Timur sejak lama menjadi sorotan aparat penegak hukum terkait kasus korupsi. Karena itu, kami meminta Kejaksaan Agung RI segera berkoordinasi dengan KPK untuk menuntaskan kasus ini. Tidak boleh ada tebang pilih dalam penegakan hukum,” lanjut Rahim.
Gerakan ini disebut sebagai bentuk komitmen mahasiswa dalam mengawal dugaan korupsi di Koltim hingga benar-benar tuntas. Mereka juga memastikan akan menggelar aksi jilid II pada Senin mendatang di depan KPK RI dengan jumlah massa yang lebih besar, untuk menyuarakan serta melaporkan secara resmi persoalan ini.
Sampai berita ini terbit tim masih berusaha melakukan konfirmasi
- Penulis: Suhardin
Saat ini belum ada komentar