Diduga Jadi Dalang Mutasi Eselon di TPA Mataiwoi, Ketua PGRI Konawe Diterpa Tudingan Keras

aspirasirakyatsultra.com | Konawe-Gelombang protes terhadap pelantikan pejabat eselon III dan IV di lingkup Pemerintah Kabupaten Konawe kian meluas. Kali ini, Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Cabang Konawe, Hj. Hania Yusran, disebut-sebut sebagai aktor intelektual di balik pelantikan yang berlangsung di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Mataiwoi beberapa waktu lalu.

Tudingan tersebut disampaikan langsung oleh Ketua PB HAM Konawe Raya, Muh Supril, saat memimpin aksi demonstrasi di depan Kantor Bupati Konawe, Selasa (24/2/2026). Dalam orasinya, ia menyebut bahwa Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Konawe diduga memiliki peran strategis dalam proses mutasi jabatan, khususnya di lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Konawe.

“Ketua PGRI Konawe kami duga menjadi dalang pelantikan kemarin. Ini tidak bisa dianggap kebetulan,” tegas Muh Supril di hadapan massa aksi.

Menurutnya, sebagai organisasi profesi yang menaungi guru dan kepala sekolah, PGRI seharusnya berdiri di garis depan dalam membela kepentingan tenaga pendidik. Ia menilai, jika benar terdapat keterlibatan dalam proses mutasi yang menuai polemik, hal tersebut justru bertentangan dengan semangat organisasi.

“PGRI itu pelindung guru, pengayom kepala sekolah. Harusnya menjadi corong aspirasi, bukan malah diduga ikut bermain dalam pusaran mutasi jabatan,” ujarnya.

Muh Supril bahkan menyebut pelantikan yang dilakukan di TPA Mataiwoi sarat nuansa politis. Ia menduga ada motif balas dendam politik dalam penataan jabatan yang terjadi pasca kontestasi demokrasi di daerah tersebut.

“Ini pelantikan seperti balas dendam politik. Proses demokrasi sudah selesai, jangan lagi ada pembelahan di tubuh birokrasi,” katanya lantang.

Tak hanya menyoroti dugaan keterlibatan Ketua PGRI, massa aksi juga menilai pelantikan yang digelar di lokasi TPA Mataiwoi tidak mencerminkan etika birokrasi yang baik. Mereka mempertanyakan urgensi dan simbolisme pemilihan lokasi tersebut untuk pelantikan pejabat struktural.

Selain itu, Muh Supril mengingatkan bahwa pemerintah daerah saat ini tengah menghadapi tantangan serius, terutama dalam hal efisiensi anggaran dan kondisi ekonomi masyarakat yang belum sepenuhnya pulih.

“Di tengah kebijakan efisiensi anggaran dan kondisi ekonomi masyarakat yang melemah, seharusnya pemerintah fokus pada stabilitas dan kesejahteraan rakyat. Bukan justru memicu kegaduhan melalui mutasi yang kontroversial,” tegasnya.

Sebelumnya, Muh Supril bersama sejumlah aktivis, guru, dan pengawas sekolah juga menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Dikbud Konawe. Mereka mendesak Bupati Konawe untuk membatalkan pelantikan pejabat eselon III dan IV yang dinilai tidak transparan dan berpotensi menabrak prosedur administrasi.

Massa menuntut agar pemerintah daerah membuka secara terang benderang proses, dasar hukum, serta pertimbangan dalam pelantikan tersebut. Mereka juga meminta agar tidak ada intervensi pihak manapun dalam proses penataan jabatan di sektor pendidikan.

Hingga berita ini diterbitkan, belum ada klarifikasi resmi dari Ketua PGRI Konawe terkait tudingan tersebut. Sementara itu, polemik mutasi pejabat di Kabupaten Konawe diprediksi masih akan terus bergulir, seiring desakan publik agar pemerintah daerah menjunjung tinggi prinsip transparansi, profesionalisme, dan netralitas birokrasi