DPD PPWI Sultra Minta Gubernur Evaluasi Kinerja Kadis Cipta Karya, Soroti Kunjungan Puluhan Staf ke Baubau

aspirasirakyatsultra.com | SULAWESI TENGGARA, Kamis 3 September 2026 – Dewan Pimpinan Daerah Persatuan Pewarta Warga Indonesia (DPD PPWI) Provinsi Sulawesi Tenggara meminta Gubernur Sultra melakukan evaluasi terhadap kinerja Kepala Dinas Cipta Karya dan Konstruksi Provinsi Sulawesi Tenggara.

Permintaan tersebut disampaikan DPD PPWI Sultra menyusul informasi yang dihimpun terkait keberadaan puluhan staf Dinas Cipta Karya dan Konstruksi Provinsi Sultra di Kota Baubau.

DPD PPWI Sultra mempertanyakan tujuan dan urgensi kunjungan tersebut, terutama di tengah kebijakan efisiensi anggaran pemerintah serta proses pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan.

Menurut DPD PPWI Sultra, kunjungan kerja aparatur pemerintah semestinya memiliki tujuan yang jelas, dasar kegiatan, serta urgensi yang dapat dipertanggungjawabkan, terlebih jika melibatkan jumlah pegawai dalam skala besar.

“Di tengah masa efisiensi anggaran dan masih dalam tahap pembahasan anggaran perubahan, setiap perjalanan dinas maupun kunjungan kerja seharusnya benar-benar berdasarkan kebutuhan dan urgensi yang jelas,” demikian sorotan DPD PPWI Sultra.

Tim DPD PPWI Sultra kemudian berupaya melakukan konfirmasi kepada pihak Dinas Cipta Karya dan Konstruksi Provinsi Sultra mengenai keberadaan puluhan staf tersebut di Baubau.

Konfirmasi dilakukan pada Kamis, 3 September 2026, kepada Sekretaris Dinas Cipta Karya dan Konstruksi Provinsi Sultra melalui sambungan telepon. Namun, menurut DPD PPWI Sultra, pihak yang dikonfirmasi tidak memberikan penjelasan mengenai tujuan maupun agenda kunjungan tersebut.

Tim DPD PPWI Sultra selanjutnya mencoba meminta klarifikasi kepada Plt. Kepala Dinas Cipta Karya dan Konstruksi Provinsi Sultra, La Ode Anis Mustamir, S.T., juga melalui sambungan telepon.

Namun, upaya konfirmasi tersebut belum mendapatkan penjelasan mengenai maksud dan tujuan keberadaan puluhan staf dinas di Kota Baubau.

Menurut keterangan DPD PPWI Sultra, pihaknya justru diarahkan untuk berkomunikasi dengan salah satu staf dinas. Ketika ditanyakan mengenai agenda kunjungan puluhan staf tersebut, staf yang bersangkutan mengaku tidak dapat memberikan informasi dan menyebut bahwa hal tersebut diketahui oleh Sekretaris Dinas dan Kepala Dinas.

“Ketika kami konfirmasi kepada salah satu staf, kami tidak mendapatkan jawaban mengenai tujuan kunjungan tersebut. Bahkan disampaikan bahwa yang mengetahui informasi terkait kegiatan itu adalah Sekretaris dan Kepala Dinas,” ungkap tim DPD PPWI Sultra kepada media ini.

DPD PPWI Sultra menilai, apabila benar terdapat perjalanan atau kunjungan dinas yang melibatkan puluhan pegawai, maka informasi mengenai tujuan kegiatan, dasar penugasan, agenda, sumber pembiayaan, serta urgensinya penting untuk diketahui publik sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.

Karena itu, DPD PPWI Sultra meminta Gubernur Sulawesi Tenggara memberikan perhatian dan melakukan evaluasi terhadap kegiatan tersebut, termasuk memastikan apakah perjalanan puluhan staf ke Baubau memiliki dasar tugas dan urgensi yang sesuai dengan ketentuan.

DPD PPWI Sultra juga menegaskan bahwa pihaknya tidak mempersoalkan kegiatan kedinasan yang memang diperlukan. Namun, setiap penggunaan anggaran negara harus dapat dipertanggungjawabkan dan memberikan manfaat yang jelas bagi kepentingan pemerintahan maupun masyarakat.

Hingga berita ini diturunkan pada Kamis, 3 September 2026, belum diperoleh penjelasan resmi dari Plt. Kepala Dinas Cipta Karya dan Konstruksi Provinsi Sultra maupun Sekretaris Dinas mengenai tujuan dan dasar kegiatan puluhan staf tersebut di Kota Baubau.

DPD PPWI Sultra menyatakan akan terus meminta klarifikasi kepada pihak terkait agar informasi yang beredar dapat memperoleh penjelasan secara utuh dan berimbang.